Lestari berharap, para pemangku kepentingan segera melakukan perbaikan upaya pengendalian di sektor hulu secara masif dan terukur.

Bamsoet mengingatkan, di tengah himpitan beragam persoalan yang dihadapi di masa pandemi, masih ada persoalan yang tidak kalah pelik, yaitu tergesernya nilai-niai kearifan lokal dan jati diri bangsa, khususnya di kalangan generasi muda.

Selain itu, lanjutnya, semestinya evakuasi ini juga bukan berarti Indonesia melarikan diri dari tanggung jawab dalam keterlibatan untuk menghadirkan perdamaian dunia, tetapi juga sebagai perwujudan dari amanat konstitusi.

Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.

Jangan malas melakukan prokes, sebab selain menjaga diri sendiri juga menjaga kesehatan keluarga dan orang lain.

Selain itu, berdasarkan survei MPR masa jabatan 2014-2019, mayoritas publik (sebanyak 81,5 persen) menyambut positif wacana reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional `model GBHN`, yang kini disebut dengan nomenklatur PPHN.

Angka ini mengisyaratkan bahwa rasio utang terhadap PDB masih di 41,35 %.

Kesederhanaan penyelenggaraan kedua acara tersebut, disambut baik oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari SH, S. Hum, LLM dan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Ir. H. M. Idris Laena M. H.

Mengisi kemerdekaan tak hanya dengan seremoni peringatan tetapi pemaknaan secara menyeluruh dan khidmat melalui kontemplasi akan perjalanan bangsa dengan segala pencapaian dan tantangan yang ada.