Wacana Anggota DPD dipilih Panitia Seleksi (Pansel) dalam RUU Pemilu dinilai sebagai usulan yang keliru.

Dari 560 jumlah anggota DPR, sebanyak 26 anggota yang menandatangani usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Hanura merupakan yang terbanyak menyetujui usulan hak angket KPK. Berikut daftarnya:

Persoalan akan melebar ke mana-mana kalau hak angket. Padahal akan lebih baik kalau usulan inu disampaikan melalui Panja Komisi III sehingga duduk masalahnya jelas

Paripurna DPR mengetok persetujuan usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan DPR mendadak menggelar rapat informal menanggapi usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR.

Usulan ini merupakan rekomendasi yang lahir dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Ciwaringin, Cirebon.

Fraksi Partai Demokrat menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas usulan Komisi III DPR.

Pimpinan DPR pecah terkait usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR.

Komisi III DPR telah menyerahkan surat terkait usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pimpinan DPR.