Masyarakat juga berperan dalam pengawasan masyarakat dan bila ditemukan penyimpangan di lapangan bisa melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Komisi XI DPR RI melakukan fungsi pengawasan yang difokuskan pada monitoring terhadap kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan terhadap perekonomian khususnya Sumatera Utara.

Langkah ini sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian yang melakukan pengawasan ketat alokasi dan pemanfaatan pupuk agar tepat sasaran dan efisien.

Kalangan dewan meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memprioritaskan vaksin nusantara dalam menggantikan kekurangan stok vaksin Covid-19 yang terancam menipis.

Komisi III DPR RI sepakat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan koordinasi berkala terkait manajemen penanganan dan pengawasan perkara.

Saat ini pengawasan terhadap kosmetik asal impor, hanya dilakukan oleh BPOM.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tetap melakukan pengawasan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak masyarakat  aktif mengawasi penggunaan Dana Desa. Pengawasan perlu dilakukan mengingat jumlah dana desa yang digelontorkan pemerintah tidak kecil.

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap melakukan pengawasan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.