Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan.

Saya ingin tahu langsung, siapa yang membuat pagar ini? Mengapa tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait? Itu yang menjadi inti diskusi kami di pinggir pantai.

Ya, sekarang sedang diatur betul detail supaya orang yang menerima penghapusan hutang, nelayan, petani, UMKM itu betul-betul orang yang berhak, orang-orang yang memang patut dihapus utangnya.

Inisiatif ini mendorong masyarakat di sekitar pelabuhan untuk terus berkembang dan berprestasi, menuju masyarakat pesisir yang mandiri dan tangguh.

Ketika kita berbicara tentang pelelangan saja, ini luar biasa sangat bermasalah. Para nelayan kita ini mencari ikan ke laut selama 2-3 hari, lalu mereka pulang dengan harapan ingin mendapatkan uang cash untuk hidup dia, tapi ternyata di pelelangan ini dihutangi.

Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan

Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi pengakuan atas ruang hidup dan wilayah tangkap tradisional nelayan masih minim. 

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di tanah air. Untuk itu, HNSI memiliki empat program strategis.

Memang ada rencana atau permintaan penambahan dari Pemerintah dan Menteri Kelautan sekitar empat triliun lebih dan hampir semua anggota menyetujui ya dengan catatan penting agar penambahan itu tepat sasaran, infrastruktur, yang namanya perikanan harus nyampe ke bawah.

HNSI menyatakan siap berlari kencang dengan bergandengan tangan bersama pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia.