F-PKB MPR RI: Kasus Pagar Laut Langgar Konstitusi, Jangan Terjadi Lagi

Kan Pak Presiden (Prabowo) sudah memerintahkan supaya itu dibongkar ya. Itu menunjukkan komitmen presiden terhadap aspek tata lingkungan dan keberpihakan pada nelayan.

Saya ingin menegaskan bahwa klaim kelompok nelayan JRP tersebut tidak berdasar dan perlu diverifikasi secara mendalam.

Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan.

Saya ingin tahu langsung, siapa yang membuat pagar ini? Mengapa tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait? Itu yang menjadi inti diskusi kami di pinggir pantai.

Ya, sekarang sedang diatur betul detail supaya orang yang menerima penghapusan hutang, nelayan, petani, UMKM itu betul-betul orang yang berhak, orang-orang yang memang patut dihapus utangnya.

Inisiatif ini mendorong masyarakat di sekitar pelabuhan untuk terus berkembang dan berprestasi, menuju masyarakat pesisir yang mandiri dan tangguh.

Ketika kita berbicara tentang pelelangan saja, ini luar biasa sangat bermasalah. Para nelayan kita ini mencari ikan ke laut selama 2-3 hari, lalu mereka pulang dengan harapan ingin mendapatkan uang cash untuk hidup dia, tapi ternyata di pelelangan ini dihutangi.

Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan

Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi pengakuan atas ruang hidup dan wilayah tangkap tradisional nelayan masih minim.