Calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta masih menjadi teka-teki di masyarakat khususnya partai politik (Parpol), kecuali partai pengusung Cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
PKB berharap agar partai politik `anti Ahok` bersatu untuk melawan calon gubernur (Cagub) petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI.
Jika pelaksanaan pilgub hanya berlangsung satu putaran maka energi yang dicurahkan untuk pilgub tidak berlangsung panjang dan melebar ke mana-mana.
Jakarta - Menjelang detik-detik pengumuman nama cagub DKI usungan PDIP, menjadikan seluruh perhatian mengarah pada setidaknya dua politisi yakni walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Pasalnya, kedua orang ini disebut-sebut akan menjadi salah satu pilihan PDIP untuk diusung sebagai kandidat gubernur DKI.
KPK harus menelisik mahar dukungan politik kepada Ahok yang nilainya ratusan miliar rupiah. Mahar untuk incumbent bisa memunculkan korupsi besar-besaran di kemudian hari.
Gerindra menimpali keputusan PDIP mengusung Ahok-Djarot sebagai simbol kekalahan positioning politik gubernur DKI tersebut terhadap ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Hanya Megawati yang bisa kalahkan Ahok," ujar ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa di gedung DPRRI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Partai politik (Parpol) pendukung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat dinilai hanya sebatas `cangkangnya` atau tingkat alite partai.
Pasca PDIP memutuskan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pilkada DKI, politikus PDIP Boy Sadikin resmi mengundurkan diri sebagai kader maupun anggota partai.
Politisi yang menjabat juru bicara tim pemenangan Ahok tersebut mengatakan pihaknya sangat terbuka terhadap PDIP yang belakangan baru bergabung.
Agus Yudhoyono diusung empat partai politik untuk maju pada Pilkada DKI.