Sertefikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kementerian ATR/BPN selesaikan konflik tanah di Cianjur

Mafia tanah sejatinya merupakan kejahatan luar biasa. Para pihak yang memiliki hak atas tanahnya, dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Saya minta pimpinan yang terhormat, kami mendukung Komisi II untuk mari bersama-sama dengan rakyat, kita perangi mafia tanah dengan menghadirkan satgas atau apapun bentuknya. Di pundak kalian kami masyarakat menaruh harap.

Ironisnya, AJB palsu ini justru menjadi alas hukum untuk mengkriminalisasi dengan melaporkan para Ahli Waris dan pemilik sah atas tanah ke Polisi. Padahal nyata dan terang benderang warga lingkungan sekitar tidak mengetahui siapa orang-orang itu.

Ukuran keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah kinerja kementerian itu sendiri. Bukan atribut baru, bagus, atau tidak. Masih banyak masalah pertanahan di negara ini yang harus diselesaikan.

Menteri Hadi beberkan masalah pertanahan terkini

Persoalan mafia tanah tak kunjung usai, karena mental kinerja oknum internal BPN yang bekerjasama secara sistematis, masif dengan para mafia pertanahan.

Ada hal yang sangat substansi ketika kita berbicara mengenai kejahatan pertanahan atau mafia tanah. Hemat saya, itu dapat diselesaikan dengan merekontruksikan lagi pasal 17 Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kementerian ATR/BPN Mengapresiasi