Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menata ulang pemberian hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) untuk mewujudkan keadilan di bidang pertanahan, khususnya bagi masyarakat bawah.

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyampaikan pandangannya terkait permasalahan sertifikat tanah yang tengah menjadi sorotan publik.

Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kejujuran yang diakui dan diungkapkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Banyak permasalahan yang terjadi di IKN terutama aktivitas jual-beli yang belum bisa di laksanakan walau aturannya sudah ada. 

Pada dasarnya notaris tidak berwenang untuk menahan atas dokumen karena dokumen itu harus diposisikan dia sebagai siapa pemegang atas alas hak dari dokumen yang masih berproses di notaris.

Saya ingin mendengar apakah ada masalah pertanahan di Bali yang dikuasai orang asing, seperti apa situasinya? Dan bagaimana caranya mereka bisa memperoleh hak atas kepemilikan tanah tersebut.

Komisi II DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), membahas program pertanahan.

Kementerian ATR/BPN) bersama Polda Jatim dan Kejati Jatim ungkap Target Operasi (TO) Tindak Pidana Pertanahan