Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu diawasi. Sebab, selama ini kementerian itu penuh dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Komisi II DPR RI mengakui jika tugas yang diemban Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil sangat berat. Namun Presiden Joko Widodo tentu sudah mempertimbangkan banyak hal ketika menunjuk Sofyan Djalil menempati kursi Menteri ATR/BPN.
Dalam rapat yang digelar secara virtual itu, KPK bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada hari ini, Senin (5/7).
Di RDPU ini Komite I DPD RI ingin mendapatkan tanggapan dari KPA sebagai organisasi masyarakat sipil yang concern pada masalah pertanahan.
Lembaga Antikorupsi juga telah menerima 841 keluhan terkait pertanahan sepanjang 2017 hingga 2021.
Carut-marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita terbukti dari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU, HGB, dan izin lainnya kepada para pengusaha di beberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Prasehatkan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengikuti kegiatan sertifikasi
Hal itu diselisik KPK lewat pemeriksaan saksi yang diperiksa untuk kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit PT Adimulia Agrolestari.
Kami harap layanan ini dapat menjadi jembatan sekaligus mendorong agar pihak yang bersengketa dapat mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah secara keseluruhan sehingga proses pembangunan dapat diakselerasi lebih cepat.
Kemeterian Agraria dan Tanah Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus mafia tanah.