Kasus-kasus yang melibatkan korban sipil seharusnya diadili di peradilan umum. Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif

Perkembangan pariwisata dan pembangunan di Bali perlu ditopang dengan perencanaan yang matang, terutama dalam hal penataan transportasi.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Dalam beberapa rapat, kami mendapat laporan korban harus berpindah hingga empat kali karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan.

Kondisi ini tentu meresahkan, terutama bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Kalau klasifikasinya tidak akurat, justru bisa menyesatkan pengguna. Ini yang harus menjadi perhatian serius.

Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan transportasi publik yang lebih terintegrasi guna mengurai kepadatan lalu lintas di Bali.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Calon jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir. Seluruh tahapan persiapan menunjukkan progres yang baik.

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia