Komisi IX DPR mendorong BGN untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menimbulkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak agar penegakan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan tidak melanggar prinsip keadilan.

Ketika proses hukum dianggap tidak berkeadilan, pasti memantik reaksi publik. Ini jadi alarm bagi kita semua.

Tanpa langkah konkret, pemulihan akan terus bersifat administratif dan gagal menghadirkan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat.

Banyak hal yang membingungkan. Dalam LHP itu ada beberapa item yang tidak diakui. Ini yang paling menyakitkan bagi saya sebagai pelaku ekonomi kreatif.

Awalnya saya diperiksa pada Maret 2025, dan pada saat itu prosesnya menurut saya berjalan baik, tidak ada yang mencemaskan.

Perlu pendekatan lintas sektor, mulai dari aspek hukum, ekonomi digital, ketenagakerjaan, hingga pariwisata.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak menjadi PHP kepada rakyat dalam kebijakan energi terkait harga BBM.

Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak selama proses hukum yang dijalaninya.

Komisi III DPR mengingatkan agar kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan kepolisian mampu menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas.