Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur. Sebaiknya, anggaran tersebut sementara bisa dialihkan ke penanganan Covid-19.

Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi.

Pemerintah harus memberi peluang yang sama kepada perusahaan farmasi swasta nasional dan BUMN untuk memproduksi obat yang dibutuhkan negara.

Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Ancaman keamanan di Afghanistan pasca perebutan kekuasaan oleh kelompok Taliban berpotensi membahayakan warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di sana. Karenanya, Pemerintah Indonesia harus segera mengevakuasi WNI di Afghanistan.

Permintaan ini disampaikan pasca pemerintah China diketahui mengambil alih kepemilikan anak perusahaan utama ByteDance, perusahaan induk yang berbasis di Beijing.

Sebanyak 25 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia akan menerima penyaluran bantuan alat kesehatan (alkes) Maybank Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan tetap merespons dengan fleksibel dengan menyesuaikan alokasi PEN yang dapat ditambah jika terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Krisis bahan bakar yang terus memburuk telah mencapai titik terendah dalam seminggu terakhir, dengan pemadaman listrik memaksa beberapa rumah sakit, toko roti, dan bisnis untuk mengurangi atau menutup.