Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencegah daerah di luar Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19. Sebab, penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali, sudah mencapai 100 persen lebih dalam sepekan terakhir.

Terlaksananya K3 pada semua tempat, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, dan para pengusaha, tapi serikat pekerja/serikat buruh, tetapi juga wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif.

Melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.

Perubahan atau penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mencari solusi terbaik bagi persoalan peternakan nasional. 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 demi menekan penyebaran Covid-19.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial tersebut.

Pemerintah memutuskan memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4. Meski terasa berat, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masyarakat tetap mengikuti aturan yang diberlakukan.

Pemerintah harus serius memperhatikan jaring pengaman sosial bila memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan PPKM sama sekali tidak efektif.