Komisi XIII DPR menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif.

Institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi MinyaKita apabila memutuskan menaikkan HET.

Hinca Panjaitan menilai pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden.

Komisi XIII DPR menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pemerasan di Kementerian Imipas.

Kepastian realisasi dana Rp4 triliun untuk keselamatan perlintasan sebidang kereta api dinilai penting agar pengurangan risiko kecelakaan berjalan optimal.

Lahan tersebut merupakan objek eksekusi dan dipastikan tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1419/Labuhan Batu milik perusahaan.

Sistem persinyalan kereta api yang belum terintegrasi dinilai menjadi salah satu persoalan krusial dalam aspek keselamatan perkeretaapian nasional.

Mereka yang ada di dalam lapas adalah warga negara juga. Adalah saudara kita sebagai sesama manusia juga. Mereka tetap punya hak mengakses ilmu dan pengetahuan