Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas dan perkembangan digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya.

Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal tahun 2025. Tapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024. Itu sebagai masukan.

Komisi Yudisial memantau langsung sidang praperadilan Firli Bahuri dan Eddy Hiariej

Demi menghindari konflik kepentingan, Ketum HDCI yang juga merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dapil DKI Jakarta III Ahmad Sahroni, menyatakan cuti sementara dari posisi Ketum HDCI hingga proses Pemilu 2024.

Polda Metro Jaya siapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng.

Selain Politikus Golkar itu, KPK juga memanggil Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Murti Utami Andyanto 

Namun, ketika netralitas ASN terganggu, hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya polarisasi politik tentunya dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi.

Saya pesimistis Pemerintahan yang sekarang dapat menuntaskan masalah ini. Dalam kondisi normal saja Pemerintah tidak mampu berbuat banyak apalagi sekarang jelang pemilu

Industri pertahanan perlu didukung pemerintah. Jadi pertahanan negara bisa diupayakan dari dalam negeri karena kita punya potensi mampu produksi alutsista, perlu ada regulasi yang membuat investasi bisa menguatkan bagian hulu ini.