Melalui UU No. 23 Tahun 1959, pemerintah memiliki instrumen hukum jelas untuk menentukan kapan status darurat sipil atau darurat militer perlu diberlakukan

Indonesia ini kita adalah negara hukum, kita memiliki aturan yang jelas, dan ini wajib ditegakkan agar masyarakat umum dapat merasa tenang dan juga pembangunan ekonomi dapat berjalan terus ke depan.

Selama kurang lebih 1,5 tahun berproses, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya selalu mengikuti seluruh rangkaian proses penegakan hukum dengan baik dan kooperatif sebagai saksi, bukan tersangka apalagi terdakwa atau terpidana.

Penjarahan vs Rampasan Perang dalam Perspektif Islam, Apa Bedanya?

Darurat militer adalah kondisi ketika negara memberlakukan aturan militer di atas hukum sipil.

Dan kita semua punya tugas untuk menjaga tanggung jawab masing-masing, untuk mengendalikan situasi, untuk memberikan perspektif positif kepada seluruh masyarakat, seluruh anggota keluarga, lingkungan, komunitas, agar negara ini hanya bisa dibangun dengan kondisi yang baik, kondisi yang aman.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menewaskan seorang pengemudi ojek online di kawasan Jakarta

Anggota polisi yang menabrak dan melindas almarhum Affan harus bertanggung jawab. Penegakan hukum harus berjalan transparan agar keluarga korban mendapat keadilan.

Hikmah perceraian dalam Islam tidak sekadar perpisahan, tapi proses menuju kedewasaan spiritual dan ketenangan hati. Temukan makna dan pelajarannya dalam artikel ini.