Penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan panas bumi targetnya adalah Rp1,4 triliun dan capaiannya adalah Rp1,9 triliun.

Dodok menuturkan mengingat PMN merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN maka harus dikelola secara good governance.

Konsolidasi fiskal yang dijalankan yakni mengembalikan defisit APBN ke level maksimal tiga persen pada 2023, rasio utang terkendali, neraca transaksi berjalan menuju positif, serta kerentanan fiskal terkendali.

APBN tahun 2022 juga harus fokus pada penanganan pandemi, sehingga APBN menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19.

Penawaran masuk yang tinggi itu tidak terlepas dari kinerja APBN 2021 yang positif, terutama dari sisi penerimaan, yang menjadi sinyal kuat optimisme kelanjutan pemulihan ekonomi di 2022.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah atas pencapaian pendapatan negara yang terus meningkat ditengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu sebagai dampak pandemi covid19 di sejumlah negara yang masih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, sebesar 40 persen dana desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah berharap, penyelenggara negara dapat menerima pengurangan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Hal itu sebagai bentuk solidaritas dan dalam rangka efisiensi APBN 2022.

Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang makin kuat.