Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022.

Kami sangat memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden merupakan harapan kolektif Bangsa yang tentu saja menjadi tanggungjawab bersama khususnya Pemerintah di setiap tingkatan. Dan Kepala Daerah menjadi salah satu pihak yang paling bertanggungjawab untuk menindaklanjuti arahan presiden tersebut.

Undang-undang itu kan harus menjadi rujukan kita, terutama yang menyangkut pelayanan publik ruang publik, administrasi pemerintahan apalagi stadion, bandara, dan tempat lainnya. Itu kan dibangun menggunakan APBN, APBD yang merupakan aset negara maupun aset daerah

Syarief Hasan menyebutkan, pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta Bandung telah merugikan negara.

Tentu APBN akan ikut dalam pembiayaan IKN, tetapi pembiayaan kreatif akan kami buat

Surplus ini karena pendapatan negara mencapai Rp501 triliun sementara belanja negara tercatat Rp490,6 triliun

Untuk semakin menguatkan fungsi APBN, Pemerintah melakukan strategi komprehensif berupa optimalisasi penerimaan negara, memperkuat kualitas belanja serta mendorong inovasi pembiayaan melalui pemberdayaan peran swasta, BUMN, dan Sovereign Wealth Fund (SWF).

Pemulihan ekonomi tetap dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah, namun pada saat yang sama APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen

APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan, oleh karena itu, peranan BUMN dan swasta akan sangat menentukan

Politikus PAN ini menjelaskan, biaya ini meningkat dari semula Rp 35 juta di tahun 2020. Maka ada kekurangan sekitar Rp 4 juta yang itu dibebankan kepada APBN.