DPD Republik Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat meneguhkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melanggar UUD 1945.

Simposium nasional MPR dalam rangka mengingatkan kembali arti pentingnya pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Ketika kebebasan untuk menjalankan ibadah bagi umat beragama dilarang, maka apakah pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama masih relevan?

Indonesia berpedoman pada empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Forum turut mendukung pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, intoleran, serta kelompok-kelompok yang berniat mengganti Pancasila, UUD 1945 dan NKR

Presiden Jokowi berkomitmen untuk menindak tegas kelompok dan organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Diharapkan dengan mempelajari Pembukaan UUD 1945 ini, kata Eko, akan mengetahui apa Indonesia sekaligus mengenal siapa Indonesia.

Apa pun organisasinya, kalau aktivitas dan gerakan yang dilakukan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila harus ditindak.

Pemerintah menegaskan tidak segan-segan memproses hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.