KSPN sudah mengkritisi substansi omnibus law atau RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dalam pembahasan di tim tripartit

Pada lanjutan pembahasan RUU Ciptaker, sebanyak tujuh fraksi di DPR, DPD dan pemerintah menyepakati bahwasanya Omnibus Law RUU Ciptaker selesai dibahas di Tingkat I dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Baleg DPR RI kembali menggelar Rapat Panja RUU Cipta Kerja guna melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Sensitifnya pembahasan klaster ketenagakerjaan, menuai pro kontra didalam pembahasan Panja.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi telah merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 melalui mekanisme Panitia Kerja (Panja).

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker dilakukan transparan dan cermat. Dia menjamin pembahasan RUU tersebut dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat.

Komisi VI DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam rapat secara fisik dan virtual di Gedung DPR RI, Jakata, Kamis (17/9).

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung penguatan di bidang maritim. Komitmen itu salah satunya akan ditunjukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang tengah disusun pemerintah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah menyambangi Gedung KPK terkait pembahasan penanganan kasus Djoko Tjandra yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kemensetneg, Setkab, KSP dan BPIP terkait pembahasan RKA K/L berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.