Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak terima langkah jaksa Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menyeret data perpajakan dirinya ke ruang sidang.

Sejumlah nama wajib pajak, baik berupa perorangan maupun korporasi terungkap dalam nota dinas yang ditunjukan jaksa.

Dwi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari perusahaan yang bertugas sebagai agen pengurusan paspor WNI di Malaysia yang hilang ataupun rusak.

Dalam uraian jaksa, keduanya disebut memberikan suap kepada pejabat di Bakamla sebesar Sin$209.500, US$78.500 dan Rp 120 juta.

Dalam uraian jaksa, keduanya disebut memberikan suap kepada pejabat di Bakamla sebesar Sin$209.500, US$78.500 dan Rp 120 juta.

Dalam uraian jaksa, keduanya disebut memberikan suap kepada pejabat di Bakamla sebesar Sin$209.500, US$78.500 dan Rp 120 juta.

Suap itu bermula saat staf khusus Kepala Bakamla bernama Arie Soedewo, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi menyambangi kantor Kantor PT Merial Esa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan kongkalikong yang dilakukan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) terkait dikeluarkannya Surat Keterangan

KPK curiga pihak yang terlibat dalam kasus ini tidak hanya orang yang tertangkap tangan. Tetapi ada pihak lain yang ikut andil.

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan perkara suap terdakwa Saipul Jamil dilanjutkan ke babak selanjutnya.