Mencabut IUP itu bukan kewenangan Satgas atau Menteri Investasi/Kepala BKPM, apalagi kalau dasarnya hanya selembar Keputusan Presiden.

Sejumlah titik yang menjadi objek pengamanan, yakni kantor KPU dan DPR.

Titik yang menjadi objek pengamanan, termasuk KPU dan DPR.

Jangan hanya sebuah kota, ibu kota, diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja.

Kementerian perdagangan telah memperlihatkan komitmennya dalam membantu para pihak menjalankan bisnis yang sesuai dengan ketentuan.

Investasi dunia menunggu sebenarnya, ini mau beneran atau nggak. Kalau mau beneran, secara politik dideklarasikan saja. Jadi seperti proklamasi, yang penting proklamasi dulu.

Nasib dana pensiun jutaan PNS ada di tangan KPK. Saya yakin KPK akan membongkar kasus ini tanpa pandang bulu.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan indikasi permainan kotor dalam pengelolaan dana peserta PT. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri).

RDP Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono beserta jajarannya, menghasilkan empat butir kesimpulan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudiah menyampaikan, Komisi X selalu mendukung pemerintah dan pelaku olahraga, khususnya sepak bola, untuk mengurai satu-per satu permasalahannya.