Rudi yang Politikus NasDem ini mengingatkan agar besaran anggaran promosi itu benar-benar terealisasi dengan hadirnya investor ke Indonesia.

Politikus Demokrat ini menerangkan, apabila penundaan tersebut diputuskan Luhut setelah mendengar masukan dari pihak - pihak terkait atau stakeholeder maka seharusnya yang dilakukan adalah menjabarkan alasan dari kenaikan harga tiket masuk area stupa Candi Borobudur.

Politikus PDIP berharap agar publik memilih pemimpin berdasarkan tolak ukur keberhasilan bukan pencitraan.

Politikus PKB ini menegaskan, revisi perlu dilakukan lantaran kondisi terkini yang tengah terjadi adalah kenaikan biaya haji 2022. Hal itu terjadi lantaran adanya perubahan teknis di Arab Saudi seperti pelibatan korporasi lokal Saudi dan ketentuan kuota haji untuk Indonesia yang baru muncul belakangan setelah biaya haji diketok pemerintah dan DPR.

Politikus PKS tersebut mengungkapkan, usulan tersebut disampaikan juga berdasarkan pertimbangan akan berakhirnya masa berlaku UU 2/2020 atau UU Covid-19 dan isu prioritas di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, dan perlindungan anak.

Politikus PAN itu memahami proses vaksinasi PMK memainkan peran besar dalam menekan penyebaran yang menjangkiti hewan ternak. Akan tetapi, menantikan proses vaksinasi yang belum terlaksana hingga kini memiliki risiko besar.

Fahmi Idris dikenal sebagai politikus, pengusaha dan juga ekonom.

Kendati begitu, Politikus Golkar ini menambahkan, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Dimana pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.

Politikus Gerindra itu menyatakan, sebelum Program Minyak Goreng Rakyat diluncurkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Holding Pangan atau ID Food, Frans Marganda Tambunan.

Pernyataan yang dilontarkan Legislator Dapil Sumatera Utara II itu mengkritisi pernyataan rekannya dari Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Politikus Partai Gerindra itu sebelumnya mengkritisi Kementerian Perindustrian terkait importasi besi baja, padahal pangkal masalah ada pada Kementerian Perdagangan.