Penetapan tersangka atas pemeriksaan intensif dan gelar perkara terkait OTT tersebut.

Marwah DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat harus dijaga dari kasus korupsi e-KTP. Hal itu terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto untuk mengundurkan diri. Hal itu dinilai untuk kebaikan DPR dan Partai Golkar.

Dua tokoh Partai Golkar disebut berpotensi untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar. 

Pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I menginginkan adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Idrus Marham selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menemui tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Hal itu terkait status hukum Setya Novanto di KPK.

Idrus Marham yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar mencoba meredam sejumlah elite dan pimpinan DPD I Partai Golkar.

Oleh KPK, Rita diketahui dijerat sebagai tersangka dengan dua sangkaan. Yakni dugaan penerimaan gratifikasi dan suap.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan tetap akan memproses Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberadaan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, baik di DPR dan Partai Golkar bisa dibilang antara ada dan tiada.