Ahli hukum tata negara Prof Rasji menilai sprindik yang tidak ditandatangani pejabat berwenang atau memuat pertimbangan yang tidak cermat dapat cacat hukum.

Polri membantah dalil mantan Jampidsus Febrie Adriansyah soal penggeledahan dan penyitaan harus memperoleh izin dari Jaksa Agung.

Hal itu disampaikan dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Praperadilan tersebut berkaitan dengan tindakan penggeledahan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

Terdapat dua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Febrie melalui tim kuasa hukumnya pada Rabu, 5 Agustus 2026.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

Upaya hukum itu diambil setelah tim kuasa hukumnya menemukan setidaknya sembilan kejanggalan dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka korupsi program MBG.

Polda Metro Jaya menyatakan menghormati putusan PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juni 2026.