Peluang itu terbuka setelah Nasaruddin melaporkan dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi kepada KPK pada hari ini, Senin, 23 Februari 2026.

KPK membuka peluang memanggil Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Japto.

Tiga tersangka korporasi itu berinisial PT SKN, PT ABP, dan PT BKS. Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada bulan Februari ini.

Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti kasus dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

Dalam aturan itu, besaran gratifikasi dinaikkan pada sejumlah kategori. Mulai dari hadiah pernikahan, upacara adat keagamaan, hingga pisah sambut atau pensiun.

Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Madiun.

KPK menerima laporan dugaan gratifikasi sepanjang 2025, sebanyak 1.916 laporan. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1.631 laporan.

Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dana CSR dan gratifikasi di Kota Madiun.