Konsep ini memberikan ruang bagi sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola penyediaan makanan secara mandiri, selama memenuhi persyaratan teknis dan lolos verifikasi dari BGN. Ini sejalan dengan semangat desentralisasi dalam sistem pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan Kementerian Kesehatan membangun sistem pengaduan berbasis digita.

Angka ini bukan persoalan main-main dan harus dijadikan alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

BGN tidak bakal kompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat

Saya pikir komisi terkait, komisi teknis, di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).