Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindta, Habiburokhman dinilai telah melukai marwah Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.

Komisi III meminta seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dinilai arogan saat memimpin RDPU membahas keluhan warga mengenai akses pembangunan rumah ibadah atau musala.

Penanganan perkara atas nama saudara Fandi Ramadhan agar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kalau yang di Batam, saya melihat secara kasat mata tidak pantas dituntut hukuman mati

Hukum pidana sekarang tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi harus mengedepankan penyelesaian yang adil dan memulihkan.

Di saat institusi Polri melakukan reformasi maksimal dia malah melakukan kesalahan sangat fatal.

Dalam Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat.

Proses pemilihan dan pengajuan Saudara Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI tentu bukan merupakan objek dari tugas MKMK.

Saudara Adies Kadir tidak harus menggunakan hak ingkar karena tidak memiliki konflik kepentingan pribadi dengan undang-undang yang pernah disahkan oleh DPR.