Pernyataan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang menyebutkan ada perbedaan data dari peneliti vaksin Nusantara dengan pihak BPOM membuat geram Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Dewan Pengawas perlu memiliki kewenangan bukan hanya menjalankan tugas yang telah diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi secara penuh kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran vaksin Covid-19 di Indonesia.

Muhammad Zuhri juga dilantik sebagai ketua dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pemerintah

Ancaman tersebut adalah langkah terbaru dalam permainan Teheran di ambang batas atas Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi.

Perusahaan tersebut terlibat dalam diskusi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) dan pihak berwenang di negara lain, dan peningkatan dosis tidak memerlukan botol yang berbeda dengan yang saat ini digunakan.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dewan BPJS) bidang Kesehatan dan BPJS bidang Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (10/2).

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan secara ketat. 

Diperlukan desain lembaga pengawas yang independen untuk menjamin perlindungan data pribadi.

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi IX DPR diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPJS Kesehatan.