Salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan.

yang berwenang untuk mengatur keamanan  pangan di Indonesia adalah negara yang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi prilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika. 

Kemdikbud telah menyiapkan enam bentuk dukungan di antaranya penguatan SDM di satuan pendidikan vokasi. Mendikbud menekankan kembali pentingnya penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif.

Koordinasi dan konsolidasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial ini menjadi langkah awal agar diikuti oleh instruktur, pengantar kerja serta penguji K-3.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menunda implementasi vaksin Astrazeneca.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong agar kinerja KPK bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat maksimal dan saling bersinergi. Mengingat peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2020 mengalami penurunan.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menawarkan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk kembali merevisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.