Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai penyediaan hunian sementara harus menjadi prioritas dalam penanganan masyarakat terdampak gempa di NTT.

Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan.

Komisi IX mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.

Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2027.

Komisi VIII DPR mendesak pemerintah segera mempercepat penanganan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT, Sabtu (15/8).

Evaluasi buku ajar sekolah perlu dilakukan secara selektif dan bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan.

Bareskrim Polri membongkar dugaan jaringan penambangan emas ilegal yang melibatkan WNA asal India dan diduga hendak menyelundupkan hasilnya ke Dubai.

Mekanisme terkait dengan proses pemilihan atau persetujuan Deputi Gubernur mulai hari ini akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menilai kerja sama dengan pihak swasta menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN.

Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.