Nadiem Anwar Makarim menggarisbawahi bahwa penghapusan tenaga honorer, sebagaimana yang direncanakan DPR dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tidak akan menyentuh guru honorer di sekolah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyoroti ranking perguruan tinggi Indonesia di level dunia.

Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju ini tampil dengan potongan rambut baru yang lebih tipis di kedua sisi.

Kebijakan mempermudah pengajuan gelar profesor diharapkan tetap dipertahankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim

Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaporan dan BOS yang lebih transparan dan akuntabel, selain pula dapat diakses oleh masyarakat dan orang tua siswa.

Sebab jumlahnya naik, maka besaran yang akan diterima oleh masing-masing siswa juga akan mengalami kenaikan.

Nadiem Makarim mengubah aturan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menggaji guru honorer.

Empat lembaga tersebut ialah Pusat Penguatan Karakter, Pusat Prestasi Nasional, Pusat Data Teknologi dan Informasi, dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Tidak akan mudah mengimplementasikan tiga semester di luar program studi (prodi), yang merupakan satu dari empat poin kebijakan `Kampus Merdeka`.

Kebijakan `Kampus Merdeka` Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dianggap hanya menguntungkan kelompok pemodal (kapitalis).