Dalam rapat internal yang digelar pada Rabu, (28/8/2024), Komisi III DPR RI memutuskan untuk tidak menyetujui seluruh calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk Mahkamah Agung tahun 2024.

Pembahasan terkait tambang ilegal ini justru harus terbuka. Karena masyarakat berhak tahu soal strategis seperti ini. Bukan malah tertutup. Kalau tertutup malah akan timbul kesan tidak serius atau ada deal politik yang merugikan masyarakat.

Mitigasi diperlukan untuk meminimalkan hoaks yang berpotensi memunculkan kegaduhan khususnya dalam Pilkada 2024 ini.

Misalnya, kita terapkan skrining cacar monyet di pintu-pintu masuk dari negara-negara terdampak, khususnya tetangga kita seperti Thailand dan Filipina yang sudah mengonfirmasi kasus baru.

Di dalam Undang-Undang Kesehatan memang sudah ada satu pasal yang mengatur tentang perlunya pemerintah segera membentuk Badan Gizi Nasional dan presiden telah mengeluarkan PP-nya pada tanggal 15 Agustus, kemudian tanggal 19 Agustus kemarin Kepala Badan Gizi Nasional telah dilantik.

KPK pun langsung menahan kedua tersangka selama 20 hari ke depan.

Seorang perempuan berusia 17 tahun yang hamil sempat disekap dua orang pria dewasa di Kasihan, Bantul.

Komisi V DPR RI Sepakat Perjuangkan Kenaikan Anggaran Kemendes PDTT

Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pembinaan dan pengawasan pertambangan ini, sementara di sisi lain sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar, tenaga kurang.

Dengan PKPU Nomor 8 terbaru, threshold (ambang batas pencalonan) menjadi turun, ini akan membuat pelaksanaan Pilkada lebih demokratis.