Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pemerasan di Kementerian Imipas.

Kepastian realisasi dana Rp4 triliun untuk keselamatan perlintasan sebidang kereta api dinilai penting agar pengurangan risiko kecelakaan berjalan optimal.

Lahan tersebut merupakan objek eksekusi dan dipastikan tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1419/Labuhan Batu milik perusahaan.

Sistem persinyalan kereta api yang belum terintegrasi dinilai menjadi salah satu persoalan krusial dalam aspek keselamatan perkeretaapian nasional.

Mereka yang ada di dalam lapas adalah warga negara juga. Adalah saudara kita sebagai sesama manusia juga. Mereka tetap punya hak mengakses ilmu dan pengetahuan

Apabila praktik tersebut berlangsung secara sistematis dan dalam kurun waktu yang panjang, maka persoalannya tidak lagi semata-mata berada pada level individu.

Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Seluruh jajarannya harus menjadikan integritas dan independensi itu sesuatu yang sangat dibutuhkan sekarang. Jadi harapan saya ini menjadi pelajaran penting

Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

Kalau format cetaknya dipertahankan tidak masalah. Tetapi aksesnya harus lebih luas melalui versi daring dan berbagai bentuk penyajian lain yang lebih menarik