KPK mentaksir kasus korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp75 miliar.

Pasal 30 ayat 4 menempatkan Polri sebagai alat negara. Polri didudukkan sebagai alat negara yang tugasnya mengayomi, melindungi, melayani dan penegakan hukum. Karena alat negara, ya sejatinya di bawah presiden. Alat negara harus di bawah kendali kepala negara.

KPK telah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini.

Tambahan anggaran ini untuk memastikan efektifitas kinerja pemberdayaan kementerian maupun lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK RI.

Putusan MK yang memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di institusi militer dinilai langkah positif.

Antonius Kosasih diperiksa pada Jumat, 29 November 2024 kemarin.

Jika ada oknum yang berpolitik, memposisikan Polri di bawah Kemendagri bukanlah solusi. Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar.

Nantinya, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, semakin memperpanjang rantai birokrasi.

Ferita bakal diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan investasi fiktif PT Taspen.

Janganlah karena emosional sesaat, institusi yang sama-sama kita cintai ini, kemudian dikambing hitamkan. Saya kira itu adalah pengianatan atas semangat reformasi.