Komisi III DPR RI telah menyepakati langkah untuk memaksimalkan sekaligus mempercepat penyerapan aspirasi publik terhadap RUU Perampasan Aset.

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian

Komisi III DPR mengusulkan agar RUU Perampasan Aset bisa digunakan untuk mengejar aset terkait kasus judi online.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana.

PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola

Komisi III DPR menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Pendalaman itu dikakukan saat memeriksa istri salah satu perwira polisi di Polres Batu, Melissa B. Darban, pada Senin, 6 Juli 2026 kemarin.

Dugaan tersebut didalami penyidik saat memeriksa Japto sebagai saksi pada Selasa, 30 Juni 2026.