Saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan TPPU tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal atau predicate crime.

Mabes Polri memastikan izin penggeledahan rumah milik mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, telah diterbitkan secara sah.

Ahli menilai penyidik perlu lebih dulu mengungkap tindak pidana asal atau predicate crime sebelum menetapkan seseorang dalam perkara TPPU.

Ahli hukum pidana UII qM Arif Setiawan menyatakan tidak sah suatu penggeledahan dilakukan di lokasi di luar dari izin yang diberikan pengadilan.

Hal itu disampaikan Lodewyk saat dihadirkan secara daring dalam lanjutan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ahli hukum tata negara Prof Rasji menilai sprindik yang tidak ditandatangani pejabat berwenang atau memuat pertimbangan yang tidak cermat dapat cacat hukum.

Polri membantah dalil mantan Jampidsus Febrie Adriansyah soal penggeledahan dan penyitaan harus memperoleh izin dari Jaksa Agung.

Hal itu disampaikan dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Praperadilan tersebut berkaitan dengan tindakan penggeledahan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

Terdapat dua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Febrie melalui tim kuasa hukumnya pada Rabu, 5 Agustus 2026.