Presiden Jokowi diminta untuk fokus bekerja dan tidak terbelenggu dengan manuver politik Partai Golkar terkait dukungan di Pilpres 2019.

Manuver politik Partai Golkar soal dukungan Pilpres 2019 dinilai justru akan menjerumuskan Presiden Jokowi. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan pemerintah.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku kesal ketika ditanya soal kemungkinan dukungan terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI.

Partai Kebangkitan Bangsa goyah terkait dukungan terhadap bakal calon gubernur DKI Sandiaga Uno. Kebimbangan PKB ketika Sandi akan menggandeng politikus PKS Mardani Ali Sera.

Basis dukungan terbesar Jokowi berdasarkan demografi berada disegmen berpendidikan rendah dan desa.

PDIP meminta agar Partai Golkar tidak genit terkait pemasangan spanduk dukungan kepada Presiden Jokowi di setiap Kantor Pengurus Daerah.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengisyaratkan PDIP pada akhirnya akan menggandengkan kadernya Djarot Syaiful Hidayat (Djarot) dengan cagub dukungan partainya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mengaku yakin PDIP segera mengambil keputusan mewujudkan pasangan Ahok-Djarot untuk didukungnya di Pilkada nanti.

KPK harus menelisik mahar dukungan politik kepada Ahok yang nilainya ratusan miliar rupiah.  Mahar untuk incumbent bisa memunculkan korupsi besar-besaran di kemudian hari.

PDIP memutuskan dukungan kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat ke Pilkada DKI. Bagaimana perspektif di balik dukungan PDIP tersebut?

Pasca PDIP memutuskan dukungan kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI, Partai Gerindra mulai bermanuver.