Mereka juga menyuarakan perlunya jaminan argo yang adil, perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, serta desentralisasi tata kelola transportasi online dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kami Korban Aplikator menyayangkan pihak Kemenhub mengundang komunitas perwakilan ojol dengan tidak berimbang. Dari 16 undangan mitra asosiasi, hanya dua asosiasi yang menuntut potongan aplikasi 10%, sedangkan 14 undangan lainnya menolak potongan aplikasi 10%.

Waktu narasumber sedang briefing ada kata-kata yang memantik, yakni tidak ikut menyertakan driver roda empat. Kemudian saya bersama rekan lain, Eki protes. Hal itu tidak ditanggapi baik oleh para peserta lain yang hadir.

Para pengemudi online ini merasa ada kebijakan negara yang tidak adil bagi mereka. Karena tarif yang diberlakukan itu sangat merugikan termasuk potongan yang dirasa cukup besar 20 persen. Sehingga ini mengakibatkan kesejahteraan mereka tidak terpenuhi, kondisi mereka tidak layak.

Promo Rp 3.000, biaya perjalanan aman Rp 1.000, biaya aplikasi Rp 2.000. Itu yang jadi promo mereka, dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum. Kalau pungli itu pungutan tanpa dasar hukum, bisakah ini disebut pungli?

Sebagai negara hukum, kita sama-sama tahu bahwa `lumrah` bukanlah dasar hukum bagi siapapun untuk dibiarkan memungut uang secara terorganisir, masif, terus menerus, dan dalam jumlah yang sangat besar.

Maman mencontohkan beberapa aplikator seperti Maxim dan Indrive yang menerapkan potongan tarif di kisaran 10 hingga 13 persen

Dasar hukum ini apa? Dasar hukum 20%? Ada. Tapi dasar hukum ini apa? 15.300 rupiah. Dari tagihan 36 ribu rupiah. Ini dari konsumen. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Gitu loh.