Proses pengalihan anggaran Olympic Center itu harus dilaporkan kepada DPR RI dan akan berlanjut ke Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Suap kepada dua auditor BPK itu terkait pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT, tahun 2016.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Eko Putro Sandjojo memersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ulang kementerian yang digawanginya.

Uang itu dicomot  dari dua tempat di  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran kemnaker yang bekerja secara maksimal dalam membuat laporan keuangan

Kedua tetangga perlu meningkatkan kerja sama di sektor perbankan untuk mendorong interaksi yang lebih erat antara lembaga keuangan di kedua negara tersebut

Hal itu direspon Menteri Eko terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bersamaan dengan penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Menaker, upaya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akutansi yang baik, adalah sesuatu yang biasa dan sebuah keharusan.

Penelusuran aset itu ditenggarai kuat bertalian dengan dugaan kerugian negara Rp 2,3 triliun akibat korupsi e-KTP. Untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara.