KPK menyebut dugaan tersebut muncul saat penyidik melakukan penggeledahan di Kantor agen perjalanan Maktour Travel beberapa waktu lalu

Komisi VIII DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bantahan itu disampaikan Yaqut usai menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji

Hal itu yang menjadi alasan KPK memanggil Hanif yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR pada Jumat, 23 Januari 2026.

Yaqut tiba bersama kuasa hukumnya di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 13.15 WIB.

Yaqut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota haji tahun 2023-2024.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti kasus dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

Dalam aturan itu, besaran gratifikasi dinaikkan pada sejumlah kategori. Mulai dari hadiah pernikahan, upacara adat keagamaan, hingga pisah sambut atau pensiun.

Kita berharap KPK terus bekerja dengan profesional, menjaga integritas, dan menjawab harapan publik.