DPD akan terus berupaya menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah, termasuk untuk pengembangan agribisnis bunga krisan Kota Tomohon Sulawesi Utara sebagai komoditi Ekspor.

Sebagai mitra Kementerian Kesehatan, saya dari Komite 3 berkali-kali sampaikan kepada pak Menteri bahwa di Kaltara kekurangan vaksin. Alhamdulillah saya bersurat kemudian saya menelpon dan saya mengecek, perkembangan yang luar biasa di Kaltara sudah diserbu vaksin.

Ketua Komite II DPD RI ini menegaskan bahwa keterlibatan KSPSI yang dipimpinnya merupakan bentuk keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan dan rancangan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan, khusus bagi masa depan pekerja.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma mengatakan, Ke depan pihaknya dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah tujuh tahun empat bulan yang lalu disahkan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014. Namun dalam perjalanan berlakunya UU ASN tersebut telah mendapat tantangan yaitu akan dilakukannya perubahan terhadap UU ASN tersebut.

Penguatan Bakamla itu penting. Itu kapal-kapal China dan sebagainya ditangkap  namun hanya bisa ditangkap tidak bisa dieksekusi karena Bakamla secara undang undang belum punya power.

Niat baik ini harus diapresiasi, dan DPD RI sangat mendukung atas langkah ini. Permasalahan nantinya ada yang tidak bersedia direkrut, itu masalah lain yang pasti upaya Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah langkah yang harus kita dukung.

Melalui Undang-Undang ini, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu mengoptimalkan pembangunan daerah.

Pengadilan Rusia sebelumnya telah menggolongkan yayasan anti-korupsi Navalny sebagai ekstremis. Karenanya, dia dipenjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat.

Komite III DPD RI siap menampung masukan terkait kesiapan Sumut dalam PON XXI mendatang. DPD RI juga akan berjuang melobi kementerian-kementerian terkait untuk pendanaan kegiatan PON ini.