Saya menilai bahwa bisnis atau pengadaan miras dalam jumlah besar ini bukan hanya untuk mencari keuntungan ekonomi semata melainkan patut diduga merupakan cara-cara modern pengusaha untuk membuat gangguan keamanan, kegaduhan dan kekacauan di Papua, khususnya Papua Barat. Hal ini sangat saya sesalkan dan bisa saja ini merupakan skenario kejahatan terselubung yang dilakukan secara sistematis kepada orang asli Papua.

Jika UU Pemilu tidak direvisi dan masuk prolegnas maka permasalahan yang lalu akan terulang kembali. DPD RI punya kepentingan besar terkait pelaksanaan pemilu, karena bisa mengancam demokrasi jika UU Pemilu tidak segera direvisi.

Dalam RUU HKDP, terdapat klausul dana abadi daerah (DAD) yang memungkinkan daerah untuk membentuk dana abadi yang berasal dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) dan memiliki  kapasitas fiskal daerah yang tinggi. Dana abadi ini bertujuan untuk tujuan pembangunan lintas generasi.

Kenapa partai takut membuka ruang calon presiden independen, karena akan menjadi ancaman terhadap kekuasaan mereka hari ini.

Komite II DPD RI terus mencari masukan yang komprehensif terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No.30 tahun 2007 tentang energi dengan baik dari sisi akademik maupun dari sisi implementasi di lapangan.

Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga Tahun 2020-2024.

Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Maka sekali lagi kita butuh sosok seperti Jenderal Andika Perkasa.

Penyesuaian ini terkait penanganan dampak terkini COVID-19 yang diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam penanganan COVID-19.

Rektor Universitas Terbuka, Ojat Darojat mengatakan, beasiswa tersebut telah diserahkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, untuk selanjutnya didistribusikan kepada para atlet yang ingin menempuh pendidikan di UT.

Lembaga independen Inggris, Komite Perubahan Iklim (CCC) menilai banyak negara gagal mengendalikan perubahan iklim, sebab tak mampu mengurangi jumlah penerbangan dan konsumsi daging.