Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Maka sekali lagi kita butuh sosok seperti Jenderal Andika Perkasa.

Penyesuaian ini terkait penanganan dampak terkini COVID-19 yang diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam penanganan COVID-19.

Rektor Universitas Terbuka, Ojat Darojat mengatakan, beasiswa tersebut telah diserahkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, untuk selanjutnya didistribusikan kepada para atlet yang ingin menempuh pendidikan di UT.

Lembaga independen Inggris, Komite Perubahan Iklim (CCC) menilai banyak negara gagal mengendalikan perubahan iklim, sebab tak mampu mengurangi jumlah penerbangan dan konsumsi daging.

DPD akan terus berupaya menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah, termasuk untuk pengembangan agribisnis bunga krisan Kota Tomohon Sulawesi Utara sebagai komoditi Ekspor.

Sebagai mitra Kementerian Kesehatan, saya dari Komite 3 berkali-kali sampaikan kepada pak Menteri bahwa di Kaltara kekurangan vaksin. Alhamdulillah saya bersurat kemudian saya menelpon dan saya mengecek, perkembangan yang luar biasa di Kaltara sudah diserbu vaksin.

Ketua Komite II DPD RI ini menegaskan bahwa keterlibatan KSPSI yang dipimpinnya merupakan bentuk keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan dan rancangan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan, khusus bagi masa depan pekerja.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma mengatakan, Ke depan pihaknya dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah tujuh tahun empat bulan yang lalu disahkan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014. Namun dalam perjalanan berlakunya UU ASN tersebut telah mendapat tantangan yaitu akan dilakukannya perubahan terhadap UU ASN tersebut.

Penguatan Bakamla itu penting. Itu kapal-kapal China dan sebagainya ditangkap  namun hanya bisa ditangkap tidak bisa dieksekusi karena Bakamla secara undang undang belum punya power.