Ini menjadi catatan penting kita bersama, revitalisasi Lapas harus dipercepat, seharusnya Instalasi Listrik menjadi hal yang utama dan dikedepankan  agar aspek keamanan tetap terjaga. Kita harapkan ini menjadi catatan Kemenkumham, Dirjen PAS beserta jajarannya.

Puan didaulat menjadi panelis karena perannya dalam komite persiapan yang bertugas menyiapkan substansi konferensi para ketua parlemen dunia tersebut. 

Menurut Komite Khusus Malaysia untuk Pasokan Vaksin COVID-19, 53,5 persen populasi orang dewasa Johor telah divaksinasi penuh pada hari Minggu, sementara 84,3 persen populasi orang dewasanya telah menerima setidaknya satu dosis.

Kami mengapresiasi pokok fikiran terkait RPP Otsus yang diserahkan oleh DPR Papua Barat ini. Apalagi mekanisme kerja yang dilakukan DPR PB telah melalui proses penyerapan dari masyarakat dan para ahli dibidangnya. Artinya, kita harus dorong sampai ditetapkan nantinya.

Di RDPU ini Komite I DPD RI ingin mendapatkan tanggapan dari KPA sebagai organisasi masyarakat sipil yang concern pada masalah pertanahan.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus melancarkan aksinya melalui berbagai penyerangan terutama terhadap aparat keamanan TNI/Polri.

Setelah meninjau bukti yang tersedia dan meneliti keamanan dan kemanjuran dosis booster yang diberikan secara global, komite telah merekomendasikan, dan Depkes telah setuju, untuk memulai program booster untuk kelompok orang ini.

Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama masa Pandemi Covid-19.

Terdapat 6 isu yang dibahas dalam RDPU kali ini yakni mengenai Persamaan dan Perbedaan Rancangan Perubahan RUU Versi DPD dan DPR;, Urgensi Pengaturan Suporter dalam RUU;, Pengaturan Spesifik tentang Pelatih Olahraga;, Alokasi Anggaran;, Penguatan Peran Daerah dalam Pembangunan Olahraga dan Pengaturan Kelembagaan Olahraga.

Komite II DPD RI bekerjasama dengan FEMA IPB menyelenggarakan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K secara fisik terbatas dan virtual.