Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama masa Pandemi Covid-19.

Terdapat 6 isu yang dibahas dalam RDPU kali ini yakni mengenai Persamaan dan Perbedaan Rancangan Perubahan RUU Versi DPD dan DPR;, Urgensi Pengaturan Suporter dalam RUU;, Pengaturan Spesifik tentang Pelatih Olahraga;, Alokasi Anggaran;, Penguatan Peran Daerah dalam Pembangunan Olahraga dan Pengaturan Kelembagaan Olahraga.

Komite II DPD RI bekerjasama dengan FEMA IPB menyelenggarakan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K secara fisik terbatas dan virtual.

Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sorong mewakili kepentingan masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk takut dan mundur.

Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, khususnya berkenaan dengan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil belajar pembelajaran di Era Pandemi. 

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Senin (30/8) secara hybrid.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan perombakan alias reshuffle sejumlah Menteri kabinet yang tidak berhasil menangani Covid 19.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma memberikan catatan khusus. Dia berharap, Pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.

Salah satu akar persoalan saat ini adalah masih sangat banyak masyarakat berada di desa–desa dalam kawasan yang disebut “Kawasan Hutan” sehingga tidak mendapat pelayanan yang memadai dari pemerintah sebagai representatif negara. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Aceh Fachrul Razi kembali  terpilih menjadi Ketua Komite I DPD RI untuk masa sidang periode 2021-2022.