Upaya-upaya untuk menunda pemilu, pasti kita halangi. Saya duduk di sini, sebagai Ketua DPD RI karena dipilih rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki.

Setia pada konstitusi

Dalih pemerataan pembangunan saya kira absurd. Secara sosiologis dan geografis terbantahkan. Ada dana DAU dan DAK serta UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah. Dana-dana tersebut untuk pemerataan pembangunan daerah. Secara tidak langsung, pemindahan ibu kota mengesampingkan program yang sudah dijalankannya sendiri.

Kita melakukan pilkada pada desember 2020 secara serentak untuk kurang lebih sekitar 270 kota, kabupaten dan beberapa provinsi ketika masih pandemic. Sehiingga ketika itu juga jug diupayakan adanya nuansa efisiensi dan kita bisa melakukan itu. Bahkan, hasil evaluasi membuktikan bahwa proses pilkada ini dikatakan berhasil.

Repdem sebagai organisasi sayap PDIP akan fatsun pada partai yang juga menekankan copot mencopot menteri adalah hak prerogatif presiden dan pernyataan ini akan disampaikan jajaran pengurus pusat partai.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan jadwal pemilu sudah ditetapkan pemerintah dan DPR yaitu Februari 2024. Menurut Puan jadwal yang sudah disepakati, sebaiknya dijalankan.

Masalah ini harus menjadi concern para Doktor Ilmu Komunikasi untuk ikut memberikan sumbangan saran dan pemikiran kepada para pemegang kebijakan. Pemerintah dan elit  politik harus menghindari kegaduhan publik akibat pesan dan kegagalan membangun komunikasi yang baik.

Para elite sering abai terhadap nasib rakyat yang sedang berjuang di tengah krisis akibat pandemi.

Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi

Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut. Kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami Fraksi MPR ya dengan senang hati supaya jadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu, tapi kalau enggak ada juga gapapa.