Ada beberapa isu strategis yang hendak kami mintakan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah dalam hal ini Mendagri yakni terkait rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat yang menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua, pelaksanaan Otsus di Aceh, pelaksanaan desentralisasi dan isu persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pada tanggal 23-26 Maret 2022 insyaAllah akan berlangsung kegiatan Konsolidasi bagi pimpinan Fraksi dan DPRD dari tingkat Provinsi, Kab/kota. Adapun tujuan utamanya untuk menyamakan langkah pelayanan, menyatukan persepsi kerja parlemen dan menyongsong Pemilu 2024

Masyarakat tidak anti terhadap Pemilu. Namun akan lebih baik jika saat ini elite politik mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat.

Mencetak sejarah pemenang pemilu tiga kali berturut-turut

Upaya-upaya untuk menunda pemilu, pasti kita halangi. Saya duduk di sini, sebagai Ketua DPD RI karena dipilih rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki.

Setia pada konstitusi

Dalih pemerataan pembangunan saya kira absurd. Secara sosiologis dan geografis terbantahkan. Ada dana DAU dan DAK serta UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah. Dana-dana tersebut untuk pemerataan pembangunan daerah. Secara tidak langsung, pemindahan ibu kota mengesampingkan program yang sudah dijalankannya sendiri.

Kita melakukan pilkada pada desember 2020 secara serentak untuk kurang lebih sekitar 270 kota, kabupaten dan beberapa provinsi ketika masih pandemic. Sehiingga ketika itu juga jug diupayakan adanya nuansa efisiensi dan kita bisa melakukan itu. Bahkan, hasil evaluasi membuktikan bahwa proses pilkada ini dikatakan berhasil.

Repdem sebagai organisasi sayap PDIP akan fatsun pada partai yang juga menekankan copot mencopot menteri adalah hak prerogatif presiden dan pernyataan ini akan disampaikan jajaran pengurus pusat partai.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan jadwal pemilu sudah ditetapkan pemerintah dan DPR yaitu Februari 2024. Menurut Puan jadwal yang sudah disepakati, sebaiknya dijalankan.