Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara.

Hal itu menanggapi pernyataan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Bangsa ini sudah sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun, dan maksimal 2 periode. Bahwa pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali. Ini prinsip.

Posisi saya sebagai Ketua DPD RI, yang juga Senator, memang meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk tidak tersekat dalam kelompok tertentu. Tetapi mewakili dan menerima seluruh elemen. Karena, sejatinya seorang Senator harus berpikir dan bertindak sebagai seorang Negarawan yang berada di dalam wilayah legislatif.

AMK di seluruh Indonesia harus berupaya yakinkan warga Nahdliyin, khususnya kalangan pemuda dan santri jadi ruang pilihan hati menuju Pemilu 2024.

Musyawarah daerah sudah selesai dan sudah terpilih pengurus baru. Jangan lagi menoleh ke belakang, melihatlah ke depan dan meningkatkan solidaritas untuk memenangi Pemilu 2024.

Para pengurus yang baru dilantik harus langsung berkerja, ke depan banyak yang harus dilakukan menuju pemilu 2024.

Saat ini kehidupan para petani kopi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Hal ini karena tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengurangi produksi, meninggalkan lahan, akibat permintaan menurun.

Siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri. 

Digitalisasi Pemilu