Dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019 di balik kisruh KTP elektronik atau e-KTP dinilai sebagai hal yang wajar dan cukup beralasan. Sebab, e-KTP sebagai dokumen primer yang dijadikan syarat pemilih. Partai apa yang mencoba ambil untung?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dinilai tidak becus dalam menangani persoalan KTP eletronik atau e-KTP. Hal itu terkait adanya temuan e-KTP yang tercecer di sejumlah daerah.

Terkait temuan E-KTP di Pondok Kopi, Polisi ringkus penjual blangko E-KTP di Lampung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak becus mengurus masalah KTP elektronik atau e-KTP.

Ditemukannya e-KTP di Duren Sawit bukanlah kasus pertama. Sebelumnya di Duren Sawit, warga Serang dan Bogor juga dikejutkan dengan kasus serupa

Penemuan e-KTP itu dimasukkan dalam karung berukuran 20 kilogram itu diperkirakan berjumlah 2.157 keping.

KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap pihak lain terkait kasus korupsi e-KTP. Kasus e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) ke balik jeruji besi.

Keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi sebagai terdakwa kasus korupsi e-KTP divonis 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambudi mengaku mendapat teror setelah menyebut sejumlah nama anggota DPR yang kecipratan suap e-KTP.

Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Made Oka Masagung meminta keadilan hukum kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.