Panji Bangsa dalam waktu dekat akan resmi menjadi badan otonom (banom) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui musyawarah nasional (munas) di Depok

Koalisi Masyarakat Sipil mengugat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke MKD DPR.

Kampusnya ada enggak? Gitu lho. Mungkin saja dokumennya benar ternyata kampusnya tidak ada. Ada mekanisme seperti itu enggak, Pak?

Jam 11 nanti kita ada pengundian nomor urut dan pembuatan makalah.

Rencananya minggu depan hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja.

Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik dan perwakilan pemerintah menyampaikan pandangan dan penyetujuannya terhadap tuntasnya RUU KUHAP.

Wakil Ketua DPP PKB, Faisol Riza menyampaikan bahwa masih ada cita-cita besar almarhum Gus Dur yang belum sepenuhnya terwujud, yakni penegakan hukum yang adil

Supaya aparatnya gak dituduh sewenang-wenang juga, dia gak gebukin, ‘wah ini gebukin, padahal gak ada buktinya’. Kalau sama-sama bisa akses CCTV kan enak.

Kalau dengan harmonisasi yang berjalan hari ini, kita mungkin sudah bisa memantapkan konsepsinya. Nanti kita akan kembalikan kepada pembahasan.

Pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan dengan sistem, bukan pendekatan personal pejabat. Membangun sistem antikorupsi di daerah itu by law bukan by person